Sitename

Description your site...

Duh…Masih Ribuan Warga Kaltara Tak Bisa Baca-Tulis

Duh…Masih Ribuan Warga Kaltara Tak Bisa Baca-Tulis

KALAMANTHARA, Tanjung Selor – Keinginan Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie membebaskan wilayahnya dari buta aksara tahun ini, menghadapi tantangan berat. Faktanya, masih ada 6.709 warganya yang tak bisa baca-tulis.

Dalam rapat koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI), Jumat (18/3/2016), fakta itu terungkap. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kaltara, Teguh HS, menyodorkan angka tersebut.

Tapi, bukan berarti persoalan tersebut tak bisa diatasi. Teguh menyebutkan pihaknya kini sedang gencar merumuskan arah kebijakan agar upaya penuntasan buta aksara bisa tertangani dengan tepat dan cepat.

Dari data yang ada, terdapat tiga wilayah di mana angka buta aksara terhitung masih tinggi. Ketiganya yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.

Selain pembahasan buta aksara, Disdikbudpora juga merumuskan program penuntasan wajib belajar 12 tahun untuk paket A, B dan C. Menurut data Disdikbudpora masih terdapat 3.000-an orang yang belum menuntaskan paket belajar 12 tahun.

Jika program ini dituntaskan, “Tak ada anak yang tidak sekolah, baik di pedalaman, perbatasan, maupun daerah 3T. Itu yang kita sepakati di rakor ini,” katanya. Yang dia maksud dengan 3T adalah daerah tertinggal, terluar, dan terdalam.

Yang tak kalah penting, menurut Teguh, adanya dana dari pusat yang harus dikerjakan di daerah. Di antaranya adalah pemberian bantuan operasional (BOS) untuk anak usia dini. Sebanyak 505 lembaga di Kalimantan Utara akan mendapatkan BOS dengan alokasi dana Rp12 juta setiap satu PAUD yang disalurkan melalui DAK kabupaten kota.

Harapan pemerintah provinsi Kaltara sendiri, tambahnya, paling tidak untuk sharing dana dengan daerah. Artinya, kabupaten kota juga mengalokasikan dana untuk membantu dana APBN. Karena dana Rp 12 juta satu tahun dinilai tidak cukup untuk membiayai kebutuhan PAUD.
“Nilainya masing-masing tergantung kemampuan daerah, nanti akan kita sepakati bantuan bersubsidi,” tambahnya. (*)

Tags: , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan