Sitename

Description your site...

Ada Persekongkolan PU dan Kontraktor Jalan Desa di Mura?

Ada Persekongkolan PU dan Kontraktor Jalan Desa di Mura?

KALIMANTHANA, Palangka Raya – Proyek infrastruktur jalan desa di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menuai masalah. Ada dugaan terjadi persekongkolan antara kelompok kerja UPL Dinas Pekerjaan Umum Mura dengan salah satu kontraktor jasa konstruksi besar.

Adalah anggota DPRD Murung Raya, Rahmanto Muhidin, yang mengungkapkan dugaan terjadinya persekongkolan itu. Dugaan persekongkolan itu adalah agar perusahaan jasa konstruksi besar itu memenangkan dan mengerjakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur jalan desa di Mura.

Dugaan persekongkolan itu tercium dari berbagai persyarakatan kualifikasi lelang yang dibuat Pokka UPL Dinas PU Mura. Persyaratan itu bukan hanya tak masuk akal, tapi juga bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.

“Persyaratan itu mewajibkan perusahaan jasa konstruksi mendaftarkan peralatan utama, minimal dump truck 10 ton sebanyak 10 unit, cold recycles machine minimal 65 hp, AMP 60 ton perjam, dan lainnya. Ini sama sekali tidak masuk akal jika dilihat besaran anggaran lelang maupun kondisi jalan di desa yang akan diperbaiki,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Persyaratan yang dibuat tersebut digunakan untuk lelang peningkatan jalan Gajah Mada dengan nilai proyek Rp20 miliar, peningkatan jalan Yos Sudarso senilai Rp7 miliar, jalan Tjilik Riwut-Muara Untu Rp15 miliar, jalan Temanggung Silam Rp12 miliar, jalan Puruk Cahu-Dirung Bakung Rp12 miliar dan jalan simpang Muara Untu-Muara Jaan.

Padahal, menurut Rahmanto, semua proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini lebar jalannya tidak lebih dari 5 meter dan kekuatannya kurang dari 8 ton. Hal ini yang menguatkan dugaan adanya persekongkolan PU Murung Raya dengan salah satu perusahaan besar.

“Kami mengetahui permasalahan ini setelah sejumlah pengusaha jasa kontruksi lokal menyampaikan keluhan dan surat tertulis ke DPRD Kabupaten Murung Raya. Menyikapi permasalahan ini, kami dari DPRD Murung Raya juga berencana mengajukan hak menyatakan pendapat,” kata Rahmanto di Palangka Raya, Minggu (20/3/2016). (ss)

Tags: , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan