Sitename

Description your site...

Ultimatum DPRD Kotim: Forum CSR Terbentuk April

Ultimatum DPRD Kotim: Forum CSR Terbentuk April

KALAMANTHANA, Sampit – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo mendesak pemerintah setempat segera membentuk forum Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan.

“Forum CSR merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk itu pemerintah harus segera membentuknya karena selama ini penyaluran atau pelaksanaan program CSR terutama dari perusahaan perkebunan tidak terarah dan terkordinir dengan baik,” katanya di Sampit, Rabu.

Akibat tidak terkodinirnya pelaksanaan program CSR tersebut pihak perusahaan perkebunan menyalurkan dengan sendiri-sendiri.

“Kita sudah punya peraturan daerah (Perda) tentang CSR dan sudah dilengkapi dengan peraturan bupati. Harapan kami CSR perusahaan yang ada di Kotawaringin Timur nantinya lebih tepat sasaran sehingga dibutuhkan sebuah wadah, yakni berupa forum CSR,” terangnya.

Dengan Forum CSR tersebut nantinya diharapkan dapat memudahkan perusahaan yang ada di Kotawaringin Timur merealisasikan tanggung jawabnya.

Selain untuk mempermudah perusahaan dalam merealisasikan CSR, dengan adanya forum itu nantinya juga dapat memudahkan pemerintah daerah mengawasi pihak perusahaan.

“Kami harap forum CSR tersebut paling lambat sudah terbentuk pada akhir April 2015 nanti. Dan pada intinya pihak perusahaan menyambut baik pembentukan forum CSR tersebut sekarang tinggal keseriusan pemerintah daerah seperti apa,” ucapnya.

Pembentukan forum CSR bertujuan memfasilitasi dunia usaha melaksanakan CSR. Tugas dari forum CSR nantinya antara lain menyusun, menata dan merancang kegiatan sesuai dengan tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah.

“CSR akan sangat membantu kekurangan pembangunan di Kotim melalui peran swasta, karena keuangan daerah juga terbatas,” katanya.

Forum CSR nantinya wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, dalam penyalurannya ada aturan yang harus dilalui, dan ketika aturan itu dilanggar perusahaan maka pemkab yang tetap bertanggungjawab.

“Keberadaan forum CSR diharapkan bisa memantau atau mendapatkan laporan apa saja yang telah dilakukan perusahaan terkait penyaluran dana CSR,” ungkapnya. (ant/akm)

Tags: , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan