Sitename

Description your site...

Tunjangan Pejabat Naik Ratusan Persen, Perangkat Desa Cukup Ratusan Ribu

Tunjangan Pejabat Naik Ratusan Persen, Perangkat Desa Cukup Ratusan Ribu
Bupati Kotim, Supian Hadi

KALAMANTHANA, Sampit – Rencana Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi, memang dahsyat. Tunjangan daerah pejabat eselon naik hingga mendekati tujuh kali lipat. Sebaliknya, perangkat desa dan lembaga adat cukup mengalami kenaikan ratusan ribu.

Sebagai gambaran, seperti dilansir Antara, kenaikan tunjangan daerah pejabat eselon IIa naik dari Rp3 juta menjadi Rp20 juta. Itu artinya lebih dari enam kali lipat, tepatnya 666 persen. Pejabat eselon IIb dari Rp2,5 juta menjadi Rp15 juta, persis enam kali lipat atau 600 persen. Eselon IIIa dari Rp1,9 juta mejadi Rp10 juta atau setara 526 persen, dan eselon IIIb dari Rp1,5 juta menjadi Rp7,5 juta persis 500 persen.

Tunjangan pejabat noneselon Rp2,5 juta, golongan IVa Rp5 juta dan IVb Rp4 juta.

Gaji atau insentif perangkat desa dan lembaga adat juga dinaikkan. Angkanya cukup pada kisaran ratusan rtibu rupiah. Gaji kepala desa naik dari Rp3,5 juta menjadi Rp4 juta atau naik Rp500 ribu, sekretaris desa (non ASN) dari Rp2,8 juta menjadi Rp3 juta atau hanya Rp200 ribu, kepala urusan desa dari Rp2,3 juta menjadi Rp2,5 juta, ketua RT dari Rp200.000 jadi Rp250.000, ketua RW dari Rp225.000 menjadi Rp300.000, damang dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan mantir dari Rp150.000 menjadi Rp300.000 per bulan.

Supian Hadi merencanakan kenaikan itu berlaku pada tahun 2017 mendatang. Dia menaikkan tunjangan itu mengingat selama ini tunjangan daerah ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan yang terkecil di Kalimantan Tengah. Setelah dievaluasi, pemerintah daerah yakin mampu menaikkan tunjangan daerah dengan melakukan penghematan sejumlah pos pengeluaran.

Ada enam pos yang anggarannya akan dihemat yakni perjalanan dinas, pakaian dinas, makanan dan minuman, alat tulis kantor, pengadaan mobil dinas dan rasionalisasi rehabilitasi bangunan.

Alokasi anggaran untuk enam pos pengeluaran itu mencapai Rp150 miliar per tahun, namun setelah dirasionalisasi ternyata bisa dipangkas menjadi hanya sekitar Rp45 miliar. Dari penghematan sekitar Rp105 miliar itu, Rp40 miliar di antaranya untuk kenaikan tunjangan. Sisanya, untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Selain menaikkan tunjangan daerah secara luar biasa, dia juga menyatakan sistem pengawasan kinerja ASN akan ditingkatkan. Masyarakat diminta ikut mengawasi dengan melaporkan jika ada ASN yang tidak memberikan pelayanan bagus kepada masyarakat. (ant/rio)

Tags: , , , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan