Sitename

Description your site...

DAU Rp42 M Ditunda, Bartim Pusing Pangkas Anggaran

DAU Rp42 M Ditunda, Bartim Pusing Pangkas Anggaran

KALAMANTHANA, Tamiang Layang – Akibat dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:125/PMK.07/2016, Tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016, di mana Provinsi Kalimantan Tengah kena Sebesar Rp234,44 miliar, dan khusus untuk Kabupaten Barito Timur dibekukan sebesar Rp42 miliar, tersebut tak ayal membuat para kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pusing karena harus memangkas sebagian anggarannya.

Semenjak PMK tersebut dikeluarkan beberapa hari yang lalu, Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas langsung mengelar rapat tertutup dengan semua SKPD untuk menyikapi penundaan anggaran DAU senilai Rp42 miliar tersebut.

Berdasarkan penuturan salah seorang Pimpinan SKPD di Tamiang Layang, Jumat (26/08/2016), dalam rapat tertutup itu dibahas mengenai pemangkasan anggaran di masing-masing SKPD sehingga jumlahnya mencapai Rp42 miliar. “Sebagai pelaksana teknis, ya kami harus menentukan skala prioritas program mana yang harus dipangkas dan mana yang harus tetap dipertahankan,” katanya.

Menanggapi penundaan dana DAU tahun 2016 yang mencapai Rp 42 miliar tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Timur, Depe mengatakan untuk melakukan pemangkasan anggaran dan penghapusan program SKPD, pihaknya tidak mencampuri secara jauh. Semua diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif saja dan pada saatnya nanti dikonsultasikan dengan dewan.

Secara pribadi, lanjut Sekretaris DPC Partai Demokrat ini, dirinya sangat menyayangkan terjadinya penundaan anggaran sebesar Rp42 miliar tersebut karena pengurangan anggaran tersebut sangat berdampak pada kinerja dan pelayanan dari aparatur sipil negara (ASN) dan berkurangnya pelayanan kepada masyarakatsecara umum.

Dampak lain dari keluarnya PMK tersebut, tertunda dan dibatalkannya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) tahun 2016 karena pihak eksekutif harus melakukan rasionalisasi dan penyesuaian anggaran di masing-masing SKPD, terutama menyesuaikan PMK tersebut. “Dengan demikian, praktis pembahasan APBD Perubahan tidak bisa dilakukan dulu,” tegasnya.(tin)

 

Tags: ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan