Sitename

Description your site...

Menebak Ujung Gonjang-ganjing APBD-P Kalteng

Menebak Ujung Gonjang-ganjing APBD-P Kalteng
Atu Narang

KALAMANTHANA, Palangka Raya – Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun jadwal pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2016. Sampai di mana ujung gonjang-ganjing APBD Perubahan ini?

Mengenai apakah pengesahan APBD-P 2016 akan selesai sebelum masa waktu yang ditentukan itu, menurut Ketua DPRD Kalteng, Renhard Atu Narang, tergantung pembahasan di tingkat Komisi.

“Semua kemauan Pemprov Kalteng telah dimasukkan dalam jadwal Banmus. Sekarang tinggal kesiapan Komisi bersama SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng saja menyelesaikan pembahasan APBD-P 2016,” beber dia usai memimpin rapat Banmus bersama Tim Anggaran Pemprov Kalteng di Palangka Raya, Senin (26/9/2016).

Melihat jadwal yang telah disusun Banmus DPRD dan disetujui Pemprov Kalteng, pengesahan APBD-P 2016 dipastikan tidak akan tuntas 30 September 2016. Sebab, pada 30 September baru akan dilangsungkan paripurna ke-2 pidato pengantar Gubernur Kalteng terhadap rancangan APBD-P.

Sementara pada Senin (31/10), DPRD Kalteng dengan Tim Pemerintah Pemprov Kalteng masih akan melangsungkan rapat kerja membahas evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Raperda tentan APBD-P 2016 Kalteng, dan ditindaklanjuti dengan keputusan pimpinan DPRD Kalteng.

“Kalau memang Gubernur Kalteng ingin menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) menyikapi APBD-P 2016 ini, ya silahkan saja. Kita tidak bisa melarang. Tapi, saya menyarankan, janganlah terbitkan Pergub, semua akan susah,” kata Atu Narang.

Ketua Komisi A DPRD Kalteng Freddy Ering mengaku optimis pembahasan APBD-P dapat selesai. Sedangkan mengenai ada keterlambatan waktu dalam pengesahannya, maka akan ada pendekatan khusus kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) ini mengatakan, menurut aturan pengesahan APBD-P paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa anggaran atau 30 September, namun biasanya ada toleransi apabila ada hal urgen yang terjadi selama pembahasan hingga terlambatnya pengesahan.

“Keterlambatan pengesahan APBD-P memang belum pernah terjadi, tapi ya kita optimis akan toleransi dari Kemendagri. Seperti yang disampaikan Ketua DPRD, akan ada upaya pendekatan dilakukan ke Kemendagri,” ujar Freddy Ering. (ant/akm)

Tags: , , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan